Jl. Semolowaru no. 45 Surabaya
Jl. Semolowaru no. 45 Surabaya
Mei
Surabaya,
26 April 2025 — Dalam rangkaian acara Kartini Youth Festival 2025, di Trans
Icon Mall Surabaya, Hasmaranti, S.Kom., M.I.Kom., perwakilan dari Bidang
Pengarusutamaan Perempuan dan Kualitas Gender DP3AK Provinsi Jawa Timur,
mengisi sesi talkshow yang mengangkat tema penting: peran pemerintah dalam
perlindungan dan penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).
Dalam
pemaparannya, Hasmaranti menjelaskan bahwa upaya perlindungan terhadap
perempuan dari kekerasan berbasis gender tidak bisa dilepaskan dari pemahaman
dasar tentang konsep gender itu sendiri. “Sebelum kita membicarakan kekerasan,
paling tidak kita tanya dulu: apa sih gender itu?” ujarnya. Ia menekankan bahwa
gender adalah konstruksi sosial yang membedakan peran laki-laki dan perempuan,
bukan semata-mata faktor biologis.
Hasmaranti
juga menggarisbawahi bahwa ketidakadilan gender muncul dalam berbagai bentuk,
mulai dari beban kerja hingga kasus kekerasan. Data menunjukkan bahwa sepanjang
2024, terdapat 771 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur mengalami
penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 971 kasus. Namun, ia
mengingatkan bahwa angka tersebut kemungkinan jauh lebih besar mengingat banyak
korban yang enggan melapor.
Dalam
mendukung korban kekerasan, DP3AK Provinsi Jawa Timur menyediakan berbagai
layanan, seperti Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT
PPA) yang siap siaga 24 jam. UPT ini menyediakan layanan darurat, pendampingan,
rumah aman, dan mediasi kasus. “SOP kami, 10 menit harus langsung respon. Tidak
perlu khawatir, semua laporan dijamin kerahasiaannya,” kata Hasmaranti.
Selain
itu, Provinsi Jawa Timur juga terus berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan
Gender (IPG). Tahun ini, IPG Jawa Timur tercatat sebesar 93,05 lebih tinggi
dari rata-rata nasional 92,4. Sebagai provinsi barometer kesetaraan gender,
Jawa Timur kembali menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tingkat
Mentor dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Tak
hanya di tingkat layanan, DP3AK juga menjalankan berbagai program pemberdayaan
perempuan, seperti pelatihan kewirausahaan untuk perempuan korban kekerasan,
kelas politik dan hukum untuk organisasi perempuan mahasiswa, hingga pusat
pembelajaran keluarga (Puspaga) yang menjadi rujukan penyelesaian masalah
keluarga.
Dalam
sesi tersebut, Hasmaranti juga mengumumkan beberapa program strategis 2025,
termasuk revitalisasi gugus tugas perlindungan perempuan dan anak, serta kerja
sama dengan DKI Jakarta dalam program Satu Jiwa untuk memperkuat jaringan
perlindungan.
"Melaporkan
kekerasan itu adalah hak, kita semua harus bergerak bersama untuk mencegah dan
menangani kasus kekerasan berbasis gender, baik secara online maupun
offline," tutup Hasmaranti. (Nur
Syakbana)