07

Mei

DP3AK Jatim Tegaskan Komitmen Lawan KBGO di Kartini Youth Festival 2025

Surabaya, 26 April 2025 — Dalam rangkaian acara Kartini Youth Festival 2025, di Trans Icon Mall Surabaya, Hasmaranti, S.Kom., M.I.Kom., perwakilan dari Bidang Pengarusutamaan Perempuan dan Kualitas Gender DP3AK Provinsi Jawa Timur, mengisi sesi talkshow yang mengangkat tema penting: peran pemerintah dalam perlindungan dan penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

Dalam pemaparannya, Hasmaranti menjelaskan bahwa upaya perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan berbasis gender tidak bisa dilepaskan dari pemahaman dasar tentang konsep gender itu sendiri. “Sebelum kita membicarakan kekerasan, paling tidak kita tanya dulu: apa sih gender itu?” ujarnya. Ia menekankan bahwa gender adalah konstruksi sosial yang membedakan peran laki-laki dan perempuan, bukan semata-mata faktor biologis.

Hasmaranti juga menggarisbawahi bahwa ketidakadilan gender muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari beban kerja hingga kasus kekerasan. Data menunjukkan bahwa sepanjang 2024, terdapat 771 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 971 kasus. Namun, ia mengingatkan bahwa angka tersebut kemungkinan jauh lebih besar mengingat banyak korban yang enggan melapor.

Dalam mendukung korban kekerasan, DP3AK Provinsi Jawa Timur menyediakan berbagai layanan, seperti Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang siap siaga 24 jam. UPT ini menyediakan layanan darurat, pendampingan, rumah aman, dan mediasi kasus. “SOP kami, 10 menit harus langsung respon. Tidak perlu khawatir, semua laporan dijamin kerahasiaannya,” kata Hasmaranti.

Selain itu, Provinsi Jawa Timur juga terus berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Tahun ini, IPG Jawa Timur tercatat sebesar 93,05 lebih tinggi dari rata-rata nasional 92,4. Sebagai provinsi barometer kesetaraan gender, Jawa Timur kembali menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Mentor dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tak hanya di tingkat layanan, DP3AK juga menjalankan berbagai program pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan kewirausahaan untuk perempuan korban kekerasan, kelas politik dan hukum untuk organisasi perempuan mahasiswa, hingga pusat pembelajaran keluarga (Puspaga) yang menjadi rujukan penyelesaian masalah keluarga.

Dalam sesi tersebut, Hasmaranti juga mengumumkan beberapa program strategis 2025, termasuk revitalisasi gugus tugas perlindungan perempuan dan anak, serta kerja sama dengan DKI Jakarta dalam program Satu Jiwa untuk memperkuat jaringan perlindungan.

"Melaporkan kekerasan itu adalah hak, kita semua harus bergerak bersama untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan berbasis gender, baik secara online maupun offline," tutup Hasmaranti. (Nur Syakbana)