Kebijakan dan Pembangunan Komunikasi Politik Pemerintahan Jokowi-JK

Menurut Ketua Umum ASPIKOM Pusat Dr. Heri Budianto, M.Si Pemerintahan Jokowi-JK dalam komunikasi politiknya harus membangun model komunikasi di kabinet baik internal maupun eksternal, menghidupkan model komunikasi antar lembaga dan pemerintahan daerah. Pernyataan tersebut, ia sampaikan saat kuliah umum komunikasi politik di UNTAG Surabaya, Senin (26/9/2016).

Komunikasi adalah pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan. Dalam proses komunikasi terjadi proses saling berbagi informasi, gagasan atau sikap. Sedangkan komunikasi politik merupakan kegiatan komunikasi yang dianggap memiliki konsekuensi - konsekuensi (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia di dalam soal politik

“Komunikasi politik pada dasarnya memiliki definisi yang sama dengan arti komunikasi itu sendiri, hanya saja dalam komunikasi politik, jenis pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi tersebut adalah hal-hal yang berkenaan dengan politik,” kata Dosen Universitas Mercu Buana itu.

Dr. Heri menyebutkan bahwa proses komunikasi dibagi menjadi dua tahap yaitu, proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (simbol) sebagai media. Misalnya, komunikasi menggunakan lambang bahasa, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara langsung mampu “menerjemahkan“ pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan.

Selanjutnya, proses komunikasi secara sekunder  adalah penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi. Media sekunder dalam proses komunikasi yakni Surat kabar, radio, televisi dan internet

“Menurut Miriam Budiardjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dalam melaksanakan tujuan-tujuannya. Sedangkan McNair menggambarkan hubungan antara tiga elemen yang terkait dalam komunikasi politik, yaitu Political organization, Citizens/audiences, dan Media,” tambahnya.

Direktur Eksekutif PolcoMM Institute ini berpendapat tentang kelebihan dan persoalan Komunikasi Politik Pemerintah Jokowi-JK. Kelebihannya komunikasi politik pemerintah adalah presiden mampu menjadi nara sumber utama, mampu membangun kemitraan dengan kelompok penekan, dan keberpihakan media.

Sementara itu, persoalan komunikasi politik pemerintah adalah komunikasi kabinet lemah, pola komunikasi politik presiden dengan partai politik tidak terstruktur, belum ada model komunikasi politik presiden dengan lembaga tinggi negara dan pemerintahan di daerah

“Dalam membangun komunikasi politik Jokowi-JK, perlu diperhatikan cara membangun model komunikasi di kabinet baik internal maupun eksternal, menghidupkan model komunikasi antar lembaga dan pemerintahan daerah,” ujar Dr. Heri.

 
Sumber Berita: warta17agustus.com

Bagikan

Comments (0)

Silahkan Tinggalkan Komentar